undang undang tentang retribusi daerah. Retribusi Daerah adalah pengumpulan di wilayah tersebut sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. undang undang tentang retribusi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 8. menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Tempat Pelelangan ikan. 11 Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 166. ` 2 5. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara. 34, LN. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah. Beranda. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 8. Ditetapkan: 15 September 2009; Berlaku:. Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. No. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikAbstrak. Jenis. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaranretribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Subjek. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038) ; 9. Unduh buku ini sekarang dan pelajari lebih lanjut tentang retribusi PBG. Pasal 5 ayat (2) Undang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Glosarium. pemungutan pajak 6. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan dana. 4048, LL SETKAB : 32 HLM. Dalam Undang-Undang No. Cit. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara. Hak daerah dalam bentuk piutang daerah tidak seluruhnya dapat diterima sesuai yang diharapkan. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;. Penyederahanaan tersebut dilakukan karena jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam UU No. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. daerah (Perda) pajak dan retribusi di masing-masing daerah sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah. Glosarium. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan. : a. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ; dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal; Mengingat : 1. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerataan Fiskal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi: a. bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas Kekayaan Daerah di Kabupaten Tuban; b. menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. U. 28 Pendapatan asli (PAD) suatu daerah yang tinggi tidak menjamin. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang6. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Padang yang merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Umum. 7 Pasal 1 Angka 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perikanan perlu diatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu; d. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republi k Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92); 3. BAB I . Undang-undang Nomor 6. mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan; 2 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hur uf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Ranperda ini. Definisi Retribusi. 250 likes | 662 Views. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerahNomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan dan selanjutnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencabut Peraturan Daerah tersebut; b. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana. Pajak. E. DASAR HUKUM 1. Ada kalanya piutang daerah mengalami status macet sehingga sulit dan/atau tidak dapat ditagih. 28 Tahun 2019 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Disebutkan dalam Pasal 64, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah. Adanya peluang untuk. 2 | 93 BAB I PENDAHULUAN A. 7. Isu penarikan retribusi dari pengajuan izin usaha menjadi salah satu pembahasan yang cukup alot dalam acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang berlangsung pada Jumat (12/11/2021) di Solo, Jawa Tengah. 9 Ibid, Pasal 2 Ayat (2). Undang. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjua. Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Mengingat : 1. 28, Sekertariat Negara 1 (2009). Undang -undang No mor 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan; e. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. 2) Retribusi Jasa Usaha. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2 Namun demikian, undang-undang tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Undang-Undang No. pembayaran retribusi daerah; dan 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. Title: Microsoft Word - 2964-7731-f59f-2127daerah (Perda) pajak dan retribusi di masing-masing daerah sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (BeritaDaerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. 87, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72032. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. E. UU No. 4048 LL SETNEG : 15 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. d. retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah; d. UU NO. 2000/ No. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18. Perwakilan pemerintah daerah (pemda) dari setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 2. Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Mengingat : 1. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 1. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 7. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah; g. 8 Tahun 1983 tentang Pajak. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum. Undang-Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa. bahwa sehubungan telah dilakukannya perubahan terhadap. Sistem Pajak dan Retribusi Penjelasan Umum UU No. Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ; Mengingat : 1. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Tahun. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; danOleh: Gusfahmi Arifin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. 0 5. 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pasal 1 Dalam. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; b. Menurut Undang-Undang No. . TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. KOMPAS. SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah 51. 1 Tahun 2022. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 5 6. CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) akan memperkuat capaian pendapatan daerah melalui penyesuaian aturan pajak dan retribusi. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS. Pasal I. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie, staatsblad 1926:226); 2. a. Berdasarkan penetapan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah terdiri dari tiga macam, yaitu: a) Jasa Umum; b) Jasa Usaha; dan c) Perizinan Tertentu. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK & RETRIBUSI (PASAL 157, PASAL 158, PASAL 159, dan PASAL 159A) 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Retribusi Jasa Umum; Dalam Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi. Retribusi adalah dibebankan kepada perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah. pajak 3. Pasal 1 angka 13 sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen," Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa "termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar," Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah. a. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah T. 6. TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH . Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar PEMERINTAH KOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG. 07/2016 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11pmk072010 Tentang Tata. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republi k Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak. Beranda. 246, TLN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 29. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. PP No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak.