Yang berhak memberi grasi dan rehabilitasi adalah. Presiden berwenang menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya dalam keadaan bahaya telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Yang berhak memberi grasi dan rehabilitasi adalah

yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada presiden sebagai pimpinan Negara. Banyak kalangan yang menginginkan agar grasi tersebut di cabut setelah Ola terindikasi kuat kembali. stefanisifra. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut, kecuali ?Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Keempat: Presiden berhak menyatakan perang dan menyatakan bahaya (Pasal 11 UUD 1945 amandemen). Pemberian grasi oleh presiden telah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Amnesti dan privilese pengampunan lainnya. Mengajukan rancangan Undang. Ist. Masing – masing dari kewenangan tersebut diatur. Feb 19, 2022 · Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Langkah-langkah seperti grasi, amnesti, dan abolisi merupakan langkah hukum baik yang diajukan atau tidak. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan. Remisi terdiri atas: Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus; dan; Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Penjelasan Umum UU Grasi. KOMPAS. 3) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. ”– Orrin Woodward. Jendelahukum. 1. 7. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,. Fungsi Peradilan. 22 Tahun 2002, adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Kebijakan yang dimaksud adalah. Selain BPK, lembaga pelaksana dalam kedaulatan rakyat lainnya adalah KPU yang mana bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jawaban yang benar adalah: B. 5 %âãÏÓ 56 0 obj /Type /FontDescriptor /FontName /Times#20New#20Roman /Flags 32 /ItalicAngle 0 /Ascent 891 /Descent -216 /CapHeight 693 /AvgWidth 401 /MaxWidth 2568 /FontWeight 400 /XHeight 250 /Leading 42 /StemV 40 /FontBBox [-568 -216 2000 693] >> endobj 57 0 obj [250] endobj 55 0 obj /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F1. Pengertian Grasi Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah. 10. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatann yang diatur dengan undang-undang. 1. Istilah grasi, amnesti, dan abolisi yang merupakan hak prerogatif Presiden dan juga diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945 yang menyatakan: “(1) Presiden memberi grasi dan. Pasal 7: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sesudahnya hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden berwewenang memberikan tanda jasa, gelas, dll sebagai bentuk penghormatan. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh presiden. Namun dalam memberikan grasi, seorang presiden harus berkoordinasi dengan MA. Undang- undang grasi. Tugas dan wewenang presiden tercantum dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. com – Pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan kewenangan presiden yang diamanatkan dalam UUD 1945. rehabilitasi, pertama: grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses; dan kedua: grasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perorangan. Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk : Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pelaksanaaanya dimandatkan. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. 17. Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala PemerintahanMemberi rehabilitasi dan grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Pada prinsipnya Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki presiden dan pemerintah. Grasi Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Hak tersebut didebut dengan Hak Preogratif Presiden. Hak prerogatif Presiden ini tertuang dalam Pasal 14 UUD 1945. Pemberian grasi oleh presiden. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kepala Pemerintahan adalah pemimpin kabinet atau pemerintah, yang mana harus memastikan berjalannya suatu pemerintahan suatu Negara. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi ini mendapat legalitas dan kekuatan hukum, yang pertama dari Undang-undang dasar 1945 yakni Pasal 14 ayat (1) yaitu “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi,Jokowi memberikan grasi dengan mengubah hukuman mati kepada Merri yang sudah 22 tahun menanti eksekusi menjadi penjara seumur hidup. Sama hanya dengan amnesti, abolisi merupakan hak presiden sebagai kepala negara yang diberikan atas pertimbangan DPR. . Ketentuan grasi diatur dalam UU Grasi sebagaimana diubah dengan UU 5/2010. “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan. Memahami Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Sama Seperti BPK, UUD 1945 tidak banyak menjelaskan tentang DPA. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2010, Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985. Berikut wewenang Presiden yang perlu kamu ketahui: 1. pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara. Ini terdapat dalam UUD 1945 asli maupun UUD 1945 hasil. Di negara kita yang menganut presidensiil, grasi diberikan oleh PresidenDi dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung4”. Berikut contoh latihan soal TWK untuk CPNS 2021: Soal No. 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan. Pemberian Grasi – Pengertian grasi yaitu sebuah pengampunan yang diberikan pada pelaku kejahatan contohnyab seperti apa yang dilakukan seorang presiden untuk mengurangi atau memotong hukuman kejahatan itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya mengatur juga tentang perlindungan hak asasi manusia, salah satunya mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi terhadap terpidana oleh presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. konsultasi. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kedua, Pasal 6 UU Grasi telah menyatakan, yang dapat mengajukan grasi tanpa persetujuan terpidana dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati adalah keluarga terpidana. Untuk penggunaan di lapangan umum ukuran Bendera Sang Merah Putih yang dipakai adalah. Adapun hak prerogatif yang dimiliki presiden di antaranya amnesti, grasi, hingga abolisi. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan diHak prerogatif adalah hak tertinggi yang diberikan oleh konstitusi kepada kepala negara. A. Pasal 13 ayat 1 dan 2: Presiden mengangkat duta dan konsul, serta dapat menerima duta negara lain. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi ini mendapat legalitas dan kekuatan hukum, yang pertama dari Undang-undang dasar 1945 yakni Pasal 14 ayat (1) yaitu “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan. Menurut UUD 1945, yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Hak itu dilakukan sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat. - Pasal 14 Ayat 1: Pemberian grasi dan rehabilitasi - Pasal 14 Ayat 2: Pemberian amnesti dan abolisi - Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Dasar hukum pemberian grasi oleh Presiden adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Pasal 14. Pengertian grasi dalam arti singkat adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada narapidana. Sedangkan MA hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden. 6 Berbeda dengan apa yang diatur dalam UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen menyangkut lembaga yang kita kenal Dewan Pertimbangan Agung. Adapun dasar hukum rehabilitasi adalah. Hak prerogatif yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara dalam dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi telah dinyatakan dalam konstitusi dalam sistem pemerintahan negara-negara modern. id - Sering kita menemui istilah hukum seperti amnesti, abolisi, grasi hingga rehabilitasi di dalam keseharian. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor. 5 UU Grasi mengatur antara lain definisi. Pendidikan. Sedangkan CPNS di tingkat daerah, sejauh ini ditetapkan 84. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski berdasarkan MK, dalam pertimbangan undang-undang Putusan MK No. 4. Para pemangku kepentingan dan praktisi hukumlah yang lebih kompeten untuk mengkaji dan merumuskannya. Dalam melaksanakan tugasnya, MA bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak yang. Tidak adanya batasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diberikan grasi serta petunjuk teknis yang berhubungan dengan pemberian grasi ini,. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, menyebutkan Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan. Namun, setelah perubahan UUD 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikanTugas 3 Hukum Tata Negara Bacalah terlebih dahulu. 1. Dalam memberikan grasi, presiden dapat memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pemerintahan presidensial, Presi den berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang kedudukannya terpisah dari parlemen. Pasal 14 ayat 1 UUD 1945, Pasal 1 angka 23 KUHAP,Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1) (Baca juga : Pengertian Grasi). Kedudukan DPR dalam UUD 1945 sangat kuat, karena. Dengan dasar Pasal 6 UU Grasi jika ditafsirkan secara a contrario, diperoleh kesimpulan yaitu orang selain keluarga tidak dapat mengajukan permohonan grasi. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 ayat 1. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 Ayat 2 dan 4). com – Pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan kewenangan presiden yang diamanatkan dalam UUD 1945. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini Penjelasan dan Bedanya dengan Abolisi hingga Grasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Tolimir) Jakarta -. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). Jul 22, 2019 · Sebagai hak istimewa, Presiden harus hati-hati menggunakannya. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi (dua hal yang menyangkut persoalan hukum) dengan memperhatikan pertimbangan MA, sedang dalam pemberian amnesti dan abolisi (dua hal yang. Wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 12. Bahwa pemberian Grasi adalah tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UUD 1945) kepada presiden. Sama seperti grasi, rehabilitasi diberikan Presiden atas pertimbangan MA. Pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi dan amnesti merupakan amanat dari Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”),. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Grasi dan Pertimbangan Mahkamah Agung. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Berwenang menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya dalam keadaan bahaya telah ditetapkan dalam Undang-Undang, wewenang presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 12; Berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 ayat 1 Sep 12, 2021 · Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). Salah satunya adalah pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Apa sih grasi itu? Apa bedanya dengan amnesti? Siapa pihak yang berhak mengajukan grasi? Bolehkah Presiden menyuruh/meminta terpidana untuk mengajukan grasi? Apakah pemberian grasi dapat dicabut kembali? Biar nggak penasaran, kami sajikan Melek Hukum tentang 5 hal seputar grasi yang wajib kamu ketahui. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1)). Aug 29, 2022 · Di bidang yudisial, hak prerogatif yang dimiliki presiden adalah membuat keputusan terkait pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 22/PUU-XIII/2015 salah satu kewenangan konstitusional presiden adalah mengangkat menteri-menteri negara. Pernyataan yang menunjukkan wewenang Majelis Perwakilan Rakyat sesuai UUD Tahun 1945 hasil amandemen. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat 2). Hak tersebut didebut dengan Hak Preogratif Presiden. i) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15) 2. Pengertian Grasi,rehabilitasi, abolisi dan amnesti Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15). 2. Berdasarkan Sujamitko dan Wibowo dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure, orang tersebut harus sudah mendapat keputusan grasi ataupun abolisi. Pasal 17 (2)Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). Substansi dari pemberian abolisi, grasi, amnesti, dan rehabilitasi adalah pengakuan terhadap keterbatasan manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna dan dapat melakukan kesalahan. Sekretom adalah keturunan dari sel punca yang. Istilah amnesti, berasal dari. Co. Pemberian grasi tersebut dilakukan pada tanggal 23. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. com - Rehabilitasi adalah pemulihan kedudukan, baik keadaan maupun nama baik, seperti semula. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Amnesti dan privilese pengampunan lainnya. Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri menyatakan, pemberian grasi massal bagi narapidana narkoba tidak akan menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. 5. ” Kendati pemberian grasi dapat. 7. Pemberian rehabilitasi yang berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 masih mendasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun, Pasal 1 butir 23 KUHAP hanya memberikan pengertian bahwa Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1): "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kewenangan yang dimiliki antara lain mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan juga memberikan pertimbangan kepada presiden jika hendak memberikan grasi dan rehabilitasi. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. Dasar Hukum Grasi dan Prosedur Pemberian Grasi 1. Pengaturan Hukum Pemberian Grasi 1. mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 22/PUU-XIII/2015 salah satu kewenangan konstitusional presiden yaitu mengangkat menteri-menteri negara. 7. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat mengatur grasi dalam Pasal 107 yang ketentuannya adalah sebagai berikut: Ayat (I) Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. 6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 ayat (2)]. Yang berhak memberikan grasi dan rehabilitasi adalah. Co. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan. Setelah UUD 1945 diamandemen, tercatat di Pasal 14 UUD 1945 bahwa presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangana MA. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 1. ada juga istilah-istilah terkait lainnya seperti rehabilitasi, remisi, dan abolisi yang mungkin masih terasa asing, khususnya untuk kamu para generasi millennials. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur. Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan adalah. Di dalam sistem Presidensiil maupun Monarki, Kepala Pemerintahan biasanya juga menjabat sebagai Kepala Negara yang disebut sebagai Presiden atau Raja. Id – Istilah grasi telah lama dikenal dan secara jelas didefinisikan dalam pasal 14 UUD 1945. Dalam permohonan grasi, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. 3. memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana . Menurut teori, amnesti diartikan sebagai bentuk kebijakan politis presiden dalam merespons opini masyarakat dan menjaga “kepentingan negara”. KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.